Image

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal

      Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas,Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;   koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;  pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik;  penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri, penyiapan negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: 

  1.              Biro Kepegawaian dan Organisasi;
  2.              Biro Perencanaan;
  3.          Biro Umum;
  4.          Biro Hukum;   
  5.           Biro Keuangan;
  6.           Biro Hubungan Masyarakat;
  7.           Biro Kerja Sama Luar Negeri;
  8.           Pusat Kebijakan Strategis;
  9.           Pusat Data dan Informasi;
  10.           Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
  11.           Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa;
  12.            Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
  13.            Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra;
  14.            Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku;
  15.            Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.